Indramayu, medianetral.com – Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara 2024 di Stones Hotel, Bali, Selasa (06/02/2024).
Tampak juga Pj. Gubernur Bali, Sekjen Kementrian Dalam Negeri, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian Panrb RI, Komisioner Bawaslu RI, serta Gubernur, Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia.
Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian ini diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara RI dengan tema Menuju Birokrasi Berkelas Dunia: Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi.
Baca Juga:
Panwaslucam Gantar Tingkatkan Pengawasan Dimasa Kampanye Pemilu 2024
Ambruknya Atap Bangunan SDN Cinini Bikin Geger Warga Setempat
Polres Indramayu Berhasil Amankan 10 Pengedar Narkoba Dari 9 Kecamatan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada salah satu point sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Nasional (BKN), mengatakan. Guna menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 ini, pemerintah telah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Indramayu sangat mendukung Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.
Abdullah Azwar Anas juga mengharapkan birokrasi harus netral karena birokrasi adalah pelayan publik, pelayan masyarakat yang harus adil. Netralitas diharapkan ditegakkan dengan baik di daerah, baik dalam Pilpres, Pemilu Legislatif maupun Pilkada.
Baca Juga:
Warga Sukaperna Membludak Lebihi Kapasitas Kursi di Acara Sosialisasi dan Silaturahmi H.Kasan Basari
Mobil Literasi Pemilu Akses Berbagai Informasi dan Pengaduan Pelanggaran Pemilu
“Core value berAKHLAK wajib dibacakan setiap upacara, dan ditayangkan sebelum rapat di setiap daerah. Visi layanan digital, harus berisi semua inovasi dan dalam satu portal pelayanan publik di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota”, ujar Abdullah Azwar Anas.
Sementara Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryono Dwi Putranto mengatakan ASN harus memegang teguh asas netralitas.
“ASN yang tidak netral akan merugikan negara dan masyarakat, juga menjadikan ASN tidak profesional,” kata Haryono. (as/*)
Baca Juga:
Pemdes Majakerta Salurkan Bansos Beras Bulog ke 716 KPM
Di Hari Lahan Basah Sedunia, 70 Pejabat Pemkab Indramayu Dilantik
Panwaslucam Mulai Pengawasan Masa Kampanye, Sebanyak 201 Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar
