Indramayu, medianetral.com – Proyek rekonstruksi Jembatan Desa Bugel yang dikerjakan oleh CV. Arthur Construction dengan anggaran APBD 2023 sebesar Rp564.555.000 mendapat sorotan tajam dari warga setempat. Masyarakat menyuarakan berbagai kritik terkait keselamatan kerja dan kualitas material yang digunakan dalam pembangunan jembatan tersebut.
Beberapa pekerja terlihat tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai, seperti helm dan sepatu pelindung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan minimnya pengawasan terhadap standar keselamatan kerja di lokasi proyek.
“Kualitas material yang digunakan sangat meragukan. Penggunaan besi polos sebagai pengganti besi ulir tidak sesuai standar konstruksi. Selain itu, batu merah yang cepat rapuh dan pasir kali yang terlalu lembut bisa melemahkan struktur jembatan,” ungkap Wahyudin, Ketua Harian Ormas Laskar Merah Putih (LMP) MARCAB Indramayu. Jumat, (04/10/2024).
Proses pengadukan beton yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin molen juga menjadi sorotan. Metode ini dinilai dapat menurunkan kualitas beton yang digunakan, sehingga berdampak pada kekokohan jembatan.
Pengawasan proyek pun dinilai kurang memadai, dengan pengawas yang jarang terlihat di lokasi pembangunan. “Pengawas proyek seharusnya lebih sering hadir untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai standar. Ketidakhadiran pengawas meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan struktur,” tambah Wahyudin.
Kekhawatiran warga semakin meningkat dengan keyakinan bahwa jembatan ini mungkin tidak akan bertahan lama dan dapat membahayakan keselamatan pengguna di masa depan. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini.
“Masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan bahwa proyek ini memenuhi standar yang ditetapkan dan anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien,” ujar Wahyudin.
Warga juga mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor yang terbukti melanggar prosedur keselamatan dan standar konstruksi. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur pemerintah.
Pemerintah diharapkan dapat segera menindaklanjuti kritik ini demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang akan menggunakan jembatan tersebut.
