Antara Kritik dan Respons Kekuasaan: Merawat Demokrasi yang Sehat

Oleh: Dr. M. Sukron Amin, M.Pd
Akademisi / Pengamat Sosial

JAKARTA, MEDIANETRAL.COM — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah pakar dengan istilah “goblok” memicu perbincangan mengenai etika kritik dan respons kekuasaan dalam demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung sejumlah pakar yang dinilainya memberikan tudingan tidak benar.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, kritik terhadap pemerintah semestinya dijawab dengan argumentasi dan data. Jika kritik dianggap keliru, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti.

Sebaliknya, para pakar juga memiliki tanggung jawab menyampaikan kritik berdasarkan data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, DPR memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan. Kritik, pertanyaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, bukan bentuk permusuhan.

Pemerintah tidak harus menerima semua kritik. Namun, kritik yang keliru dapat diluruskan dengan data, sementara kritik yang benar dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan.

Pada akhirnya, publik membutuhkan perdebatan yang substansial, bukan sekadar pertukaran kata-kata keras.

Kritik bukan permusuhan, perbedaan pendapat bukan ancaman, dan pengawasan bukan pembangkangan.

Demokrasi akan sehat ketika pemerintah siap menjelaskan, pakar siap mempertanggungjawabkan pendapatnya, DPR menjalankan pengawasan, dan masyarakat tetap memiliki ruang untuk bertanya.

Sebab kekuasaan yang besar tidak seharusnya takut pada kritik. Justru dari kritiklah kekuasaan dapat mengukur apakah kebijakannya benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ketika kritik dibungkam, demokrasi kehilangan suara. Ketika pengawasan dilemahkan, kekuasaan kehilangan cermin. Dan ketika data kalah oleh emosi, publik kehilangan kesempatan untuk mengetahui kebenaran.

Karena itu, mari jaga demokrasi dengan satu prinsip sederhana: kekuasaan boleh kuat, tetapi harus tetap terbuka untuk diuji; kritik boleh tajam, tetapi harus tetap berbasis bukti.

Pada akhirnya, bukan siapa yang paling keras berbicara yang menentukan arah bangsa, melainkan siapa yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kata, kebijakan, dan keputusan di hadapan rakyat.