Oleh: Dr. Mochamad Sukron Amin, M.Pd. Akademisi, Pengamat Sosial dan Dewan Penasihat GNPK-RI Indramayu.
INDRAMAYU, MEDIANETRAL.COM – Dalam negara demokrasi, memperoleh jabatan politik bukanlah puncak keberhasilan seorang pemimpin. Justru setelah jabatan diperoleh, ujian sesungguhnya dimulai: membuktikan kapasitas intelektual, integritas moral, kematangan berpikir, dan tanggung jawab terhadap rakyat.
Prinsip tersebut relevan untuk melihat dinamika kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak proses pencalonannya hingga menjalankan tugas kenegaraan, sosok Gibran terus menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai legitimasi konstitusional, meritokrasi, dan kualitas kepemimpinan.
Kontroversi Konstitusional dan Legitimasi Publik Perjalanan politik Gibran tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Kontroversi semakin menguat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
Peristiwa tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Meskipun Putusan MK Nomor 90 tetap berlaku dan mengikat, persoalan etik yang menyertainya meninggalkan pertanyaan mengenai integritas kelembagaan dan kepercayaan publik.
Dalam perspektif ilmu politik, legalitas dan legitimasi sosial merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak identik. Jabatan dapat diperoleh melalui mekanisme konstitusional, sedangkan kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui kinerja, integritas, dan tanggung jawab.Popularitas Bukan Kompetensi Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pemimpin. Namun, regenerasi politik tidak boleh berhenti pada pergantian generasi. Regenerasi harus menghadirkan peningkatan kualitas kepemimpinan. Dalam prinsip meritokrasi, jabatan publik semestinya berjalan seiring dengan kompetensi, prestasi, dan integritas.
Kedekatan politik maupun popularitas tidak dapat menggantikan kemampuan.
Seorang Wakil Presiden tidak cukup hanya dikenal melalui aktivitas publik dan komunikasi media sosial. Masyarakat membutuhkan gagasan strategis, pemahaman terhadap persoalan nasional, serta kontribusi nyata dalam kebijakan pemerintahan.
Kunjungan lapangan dapat menunjukkan kedekatan dengan masyarakat, tetapi efektivitas kepemimpinan harus dibuktikan melalui hasil kerja.
Kamera dapat merekam aktivitas seorang pejabat, tetapi tidak selalu mampu mengukur kedalaman pemikirannya. Persoalan Pendidikan dan Akuntabilitas Hukum
Perkembangan terbaru mengenai dokumen pendidikan Gibran juga menambah dimensi penting dalam perdebatan publik. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Namun, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Perkembangan berikutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi objek sengketa.
Kedua putusan tersebut merupakan perkembangan hukum yang penting dan harus dibaca sesuai kewenangan serta amar masing-masing lembaga. Pembatalan dokumen administratif tidak dengan sendirinya berarti jabatan Wakil Presiden otomatis batal. Konsekuensi ketatanegaraan tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi.
Namun, persoalan ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas administrasi negara. Tidak boleh ada keistimewaan hukum berdasarkan kedudukan politik seseorang.
Kapasitas dan Tanggung Jawab Kepemimpinan
Kompleksitas persoalan bangsa menuntut seorang pemimpin memiliki wawasan luas, kemampuan analitis, serta kecakapan mengambil keputusan.
Perguruan tinggi dan komunitas akademik semestinya menjadi ruang dialog terbuka bagi pejabat negara untuk menguji gagasan, menerima kritik, dan mempertanggungjawabkan argumentasi secara rasional.
Pemimpin yang matang tidak diukur dari seberapa banyak pujian yang diterima, tetapi dari kesediaannya menghadapi pertanyaan kritis.
Sebagai Wakil Presiden, Gibran memiliki tanggung jawab konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945. Karena itu, masyarakat berhak mengevaluasi kontribusi, kualitas koordinasi pemerintahan, serta dampak nyata dari pelaksanaan tugasnya.
Demokrasi juga memberikan DPR fungsi pengawasan melalui Pasal 20A UUD 1945. Sementara mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dengan demikian, kritik politik, pengawasan, dan pemakzulan harus dibedakan sesuai ketentuan konstitusi.
Penutup: Beban Sejarah Seorang Pemimpin
Max Weber melalui pemikirannya tentang etika tanggung jawab mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki niat atau keyakinan, tetapi juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan politiknya.
Gibran memiliki kesempatan untuk menjawab berbagai keraguan publik melalui kinerja yang terukur, gagasan substantif, dan integritas dalam menjalankan amanah.
Jika memilih bertahan, pembuktian harus diwujudkan melalui prestasi, bukan sekadar popularitas; melalui gagasan, bukan hanya pencitraan; serta melalui integritas, bukan semata-mata legitimasi formal.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menduduki jabatan tinggi, tetapi juga memahami besarnya tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut.
Popularitas bukan sertifikat kompetensi. Kekuasaan bukan jaminan kehormatan. Jabatan bukan bukti otomatis kelayakan kepemimpinan.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan bangsa.
Sebab, jabatan dapat diperoleh melalui proses politik, tetapi kehormatan kepemimpinan hanya dapat diraih melalui kapasitas, integritas, dan pengabdian.
