INDRAMAYU, MEDIANETRAL.COM – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Indramayu mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap Proyek Pembangunan Jembatan Sindangkerta, Kecamatan Lohbener yang hingga kini mangkrak dan tak kunjung rampung.
Desakan audit tersebut disampaikan setelah tim Investigator GNPK-RI menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan yang mengarah pada dugaan pelanggaran standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta potensi kerugian negara.
“Kami menerima keluhan warga dan langsung turun. Kondisi di lapangan memprihatinkan. Pekerjaan pembesian dibiarkan terbuka beberapa bulan, tidak ada pengaman, minimnya rambu, tidak ada penerangan. Ini sangat berbahaya bagi warga yang melintas,” ujar Karyanto Ketua GNPK-RI DPD Indramayu
DUGAAN LANGGAR K3
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap proyek konstruksi wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). GNPK-RI menilai proyek Jembatan Sindangkerta diduga kuat mengabaikan hal tersebut.
Fakta di lapangan:
1. Besi tulangan (wiremesh) dibiarkan terekspos tanpa penutup dan mulai berkarat, berpotensi mengurangi mutu beton.
2. Tidak terpasang pagar pengaman (safety fence) dan rambu peringatan bahaya di sekitar area proyek.
3. Jalur alternatif yang disediakan untuk warga tidak layak dan minim penerangan, terutama di malam hari.
DESAK AUDIT TRANSPARAN
GNPK-RI DPD Indramayu mendesak tiga langkah konkret:
1. Dinas PUPR Indramayu diminta membuka transparansi alasan keterlambatan proyek secara resmi kepada publik.
2. Inspektorat Kabupaten Indramayu diminta melakukan audit investigasi terkait progres pekerjaan dan dugaan wanprestasi kontraktor.
3. Konsultan Pengawas diminta bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kami tidak menuduh, kami mendesak audit. Tujuannya agar ada kejelasan. Jika memang kontraktor wanprestasi, beri sanksi tegas sesuai aturan, termasuk blacklist. Jika pengawas lalai, evaluasi. Yang terpenting, keselamatan warga harus jadi prioritas utama,” tegasnya.
Oleh karena itu, GNPK-RI berharap pihak Dinas PUPR dan pihak kontraktor pelaksana dapat segera memberikan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian jembatan tersebut agar mobilitas ekonomi rakyat kecil tidak terus terhambat.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih dilakukan.
