Resahnya Masyarakat Indonesia Akibat Menjamurnya LSM & Wartawan Topeng Oleh A. Junaedi Karso Woeng Kampoeng Saking Dhermajoe

INDRAMAYU, MEDIANETRAL.COM – Narasi ruang sipil di berbagai daerah Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada ancaman nyata berupa premanisme berbaju legalitas. Fenomena ini termaterialisasi melalui menjamurnya oknum aktor ganda yang secara oportunis merangkap peran sebagai LSM Topeng (bodong) sekaligus wartawan abal-abal. Berbekal identitas formal berupa akta notaris instan dan kartu pers dari media siber liar, mereka menyusup ke tingkat tapak seperti pemerintah desa dan satuan pendidikan bukan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, melainkan untuk melancarkan sindikat pemerasan terorganisasi.
Menjamurnya oknum aktor ganda yang secara oportunis merangkap peran sebagai LSM & Wartawan Topeng (bodong-abal-abal). Berbekal identitas formal berupa akta notaris instan dan kartu pers dari media siber liar, mereka menyusup ke tingkat tapak seperti pemerintah desa dan satuan pendidikan bukan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, melainkan untuk melancarkan sindikat pemerasan terorganisasi.
1. Titik Konflik Utama (Modus Operandi)
1) Keresahan massal ini dipicu oleh metode intimidasi psikologis yang rapi dan berlapis:
2) Fleksibilitas Aktor Ganda: Oknum pelaku secara instan dapat berganti peran di lapangan; datang membawa somasi hukum atas nama LSM, lalu berubah menjadi jurnalis yang mengancam akan merusak reputasi korban lewat pemberitaan negatif jika tuntutan uang damai ditolak.
3) Eksploitasi Atribut & Dokumen: Menggunakan seragam mencolok, lencana besi menyerupai penyidik, serta menyodorkan draf laporan korupsi fiktif sebagai alat tawar (legal bluffing) di bawah meja.
4) Teror Digital & Pembunuhan Karakter: Memanfaatkan ruang siber untuk mengirimkan ancaman via WhatsApp atau menyebarkan rilis berita fitnah satu arah ke media sosial demi melumpuhkan mental korban.
2. Karakter Korban & Dampak Kerugian
1) Target Sasaran: Sindikat ini secara spesifik membidik pihak-pihak yang rentan secara administratif dan takut akan kebisingan hukum, terutama Kepala Desa (pengelola Dana Desa) dan Kepala Sekolah (pengelola dana BOS) di daerah pelosok.
2) Krisis Kebijakan & Stagnasi: Akibat didera kepanikan psikologis yang terus-menerus, para pembuat kebijakan di tingkat bawah mengalami kelumpuhan operasional. Mereka takut mengeksekusi anggaran pembangunan desa atau inovasi sekolah karena khawatir dicari-cari kesalahannya.
3) Kebocoran Anggaran Negara: Dana publik yang seharusnya dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat luas, terpaksa bocor ke kantong oknum pemeras demi membiayai “uang pembinaan” atau langganan koran fiktif.
3. Pesan Moral & Resolusi Hukum
1) Kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan hak berserikat memiliki batasan konstitusional yang kaku. Ketika jurnalisme dan advokasi sipil dibajak demi kepentingan materiil sepihak melalui ancaman, tindakan tersebut sepenuhnya merupakan tindak pidana murni.
2) Negara hadir memutus rantai keresahan ini melalui ketegasan KUHP Baru (Pasal 502/503) dan UU ITE (Pasal 27B)dengan skema Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan dakwaan berlapis. Penyelamatan masyarakat di tingkat tapak hanya dapat terwujud melalui pembersihan ruang publik dari para pemeras bertopeng legalitas ini.

Secara akademis dan praktis, signifikansi tulisan dari woeng kampoeng saking dhermajoe  ini terletak pada upayanya untuk membongkar anomali demokrasi tersebut. Buku (atau laporan) ini hadir bukan untuk membungkam daya kritis masyarakat sipil, melainkan untuk memperkuat benteng kedaulatan negara. Dengan memetakan kerentanan-kerentanan ini, kajian ini memberikan kontribusi penting bagi para pengambil kebijakan, akademisi hukum, dan masyarakat luas untuk memahami bahwa menjaga kedaulatan kebijakan dari intervensi terselubung adalah bagian integral dari upaya mempertahankan ketahanan nasional di era kontemporer.
Paradox Kebebasan dan Kedaulatan dalam Berekspresi di era keterbukaan informasi dan demokrasi modern, jaminan atas kebebasan berekspresi sering kali terjebak dalam sebuah labirin kontradiksi. Kebebasan berekspresi adalah mahkota demokrasi yang wajib dijaga kedaulatannya. Namun, demi menyelamatkan mahkota tersebut dari kehancuran diri (self-destruction), hukum harus hadir untuk menarik garis pembatas yang tegas: Kebebasan berekspresi dilindungi sepenuhnya selama ia berupa kritik objektif demi kepentingan publik; namun, ia berubah menjadi kejahatan murni saat digunakan sebagai alat paksaan demi keuntungan materiil sepihak.
A. Junaedi Karso Woeng Kampoeng Saking Dhermajoe menyatakan, bahwa Konsep yang sejatinya diciptakan sebagai instrumen emansipasi dan perlindungan hak-hak sipil, dalam realitasnya, kerap bermutasi menjadi senjata untuk menindas pihak lain. Inilah yang disebut sebagai Paradoks Kebebasan (The Paradox of Freedom) sebuah kondisi di mana kebebasan yang tanpa batas pada akhirnya akan menghancurkan kebebasan itu sendiri.
1. Doktrin Karl Popper: Kontradiksi Toleransi dan Kebebasan
1) Filsuf Karl Popper dalam pemikirannya tentang The Paradox of Tolerance menyatakan bahwa jika suatu masyarakat memberikan kebebasan dan toleransi yang absolut tanpa batas, bahkan kepada mereka yang tidak toleran, maka kaum yang tidak toleran tersebut pada akhirnya akan merebut kekuasaan dan memusnahkan kaum yang toleran beserta kebebasan itu sendiri.
2) Dalam konteks hak asasi, paradoks ini terwujud ketika hak berekspresi disalahgunakan (abuse of right) untuk:
3) Melakukan intimidasi dan pemerasan secara verbal atau tertulis dengan dalih mengkritik.
4) Menyebarkan pembunuhan karakter (character assassination) digital demi keuntungan materiil personal.
5) Menggunakan kedok kebebasan pers atau kebebasan berserikat untuk melegitimasi tindakan premanisme birokrasi di tingkat tapak.
6) Ketika kebebasan satu individu digunakan untuk melumpuhkan kebebasan individu lainnya (seperti rasa aman dan hak mempertahankan kehormatan), maka “kebebasan” tersebut pada hakikatnya telah berubah menjadi penindasan baru yang berbaju legalitas.
2. Batasan Kedaulatan Berekspresi: Hak vs Kewajiban
1) Kedaulatan dalam berekspresi sering kali disalahpahami sebagai hak mutlak melakukan apa saja (anarkisme ekspresi). Padahal, dalam filsafat hukum dan tata negara, kedaulatan hak asasi selalu bersifat kodependen dengan kewajiban asasi.
2) Di Indonesia, demarkasi paradoks ini dijembatani secara kokoh melalui konstitusi dan undang-undang:

Berikut adalah konstruksi hukum dan ancaman pidana bagi para pelaku pemeras tersebut berdasarkan berbagai regulasi:
1. Menurut UU LSM (Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017)
Seperti dijelaskan sebelumnya, tidak ada undang-undang bernama UU LSM, melainkan UU Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Nomor Ormas).
1) Pelanggaran Asas Kelembagaan (Pasal 59): Ormas/LSM dilarang keras melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum (seperti melakukan penindakan atau merazia) dan dilarang mengganggu ketentraman serta ketertiban umum.
2) Sanksi Kelembagaan: Jika pengurus LSM terbukti menggunakan lembaganya sebagai alat pemerasan yang sistematis, pemerintah dapat langsung mencabut status badan hukum atau membatalkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) LSM tersebut (pembubaran organisasi).
2. Menurut Undang-Undang Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999)
1) Gugurnya Perlindungan Hukum: Pasal 8 UU Pers menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum saat melaksanakan tugasnya secara profesional. Jika wartawan memeras, tindakan tersebut bukan lagi “tugas jurnalistik”, melainkan kriminalitas murni.
2) Pelanggaran Pasal 5 & 7: Pelaku melanggar kewajiban menghormati asas praduga tak bersalah dan melanggar Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik (Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap). Dewan Pers akan menolak memberikan perlindungan dan merekomendasikan kepolisian untuk memprosesnya secara pidana.
3. Menurut KUHP Lama
Di lapangan, modus pelaku biasanya menakut-nakuti korban dengan ancaman akan mempublikasikan kasus/temuan (entah itu riil atau rekayasa) atau melaporkannya ke aparat hukum jika tidak diberi uang.
1) Pasal 368 KUHP (Pemerasan dan Pengancaman): Menjerat siapa saja yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik untuk menyerahkan sesuatu barang/uang.
Ancaman Pidana: Penjara paling lama 9 tahun.
2) Pasal 369 KUHP (Pengancaman dengan Menista): Jika pemerasan dilakukan dengan ancaman akan menuduh melakukan suatu perbuatan (misal menuduh korupsi) atau membuka rahasia.
Ancaman Pidana: Penjara paling lama 4 tahun.
4. Menurut KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)
Dalam KUHP Baru yang memodernisasi aturan hukum, sanksi bagi pemeras berkedok lembaga/profesi diperketat:
1) Pasal 502 KUHP Baru (Tindak Pidana Pemerasan): Mengatur hukuman bagi setiap orang yang memaksa orang lain memberikan sesuatu secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia.
Ancaman Pidana: Penjara paling lama 9 tahun.
2) Pidana Korporasi (Pasal 45 – 48): Jika aksi pemerasan ini dilakukan secara terstruktur menggunakan rekening institusi LSM atau perusahaan media abal-abal tersebut, maka LSM/Media tersebut bertindak sebagai subjek hukum pidana. Hakim dapat menjatuhkan pidana denda hingga pencabutan izin operasional organisasi secara permanen.

5. Menurut UU ITE Terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024)
Oknum zaman sekarang sering melakukan pemerasan melalui media digital, seperti mengirim foto draf berita/laporan LSM lewat WhatsApp, lalu mengancam akan memviralkannya ke media sosial jika tidak ditransfer sejumlah uang.
1) Pasal 27B Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (8) UU ITE: Mengatur larangan secara sengaja menyebarkan informasi elektronik yang berisi ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau memaksa orang menyerahkan suatu barang/uang.
2) Ancaman Pidana: Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (1 Miliar Rupiah).
6. Kunci Penegakan Hukum: Perjanjian Bersama (MoU)
Untuk memberantas fenomena ini, Dewan Pers, Kepolisian RI (Polri), dan Kejaksaan Agung telah memiliki nota kesepahaman. Jika ada laporan pemerasan oleh oknum berbaju LSM/Wartawan:
1) Penyidik akan memeriksa terlebih dahulu apakah media tersebut terverifikasi di Dewan Pers dan apakah oknum tersebut memiliki sertifikat kompetensi (UKW).
2) Jika terbukti medianya abal-abal, atau kegiatannya murni memeras tanpa ada produk jurnalistik yang sah, Polri langsung melakukan penangkapan (Operasi Tangkap Tangan/OTT) tanpa perlu meminta pertimbangan/rekomendasi dari Dewan Pers.